Image

Banjir melumpuhkan Pluit berhari-hari. Air di wilayah utara Jakarta itu memang paling lama surutnya. Dua panel pompa Waduk Pluit yang berkapasitas 35 meter kubik per detik dan 4 meter kubik per detik terendam banjir, sehingga tidak dapat dioperasikan.

Ditambah lagi dengan laut pasang hingga mencapai rekor tertinggi, yaitu 1 meter pada Kamis dan Sabtu lalu. Alhasil, Waduk Pluit yang memiliki luas 80 hektare itu tak mampu menahan semua limpahan air. Akhirnya air meluap merendam rumah warga. Sedikitnya 4.000 jiwa yang bermukim di Kelurahan Pluit pun terbenam.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan waduk terbesar milik Jakarta itu memang tak dapat lagi menampung air secara maksimal. Soanya, sedimen di waduk itu kian tebal. Volume waduk yang semestinya sepuluh meter jadi lebih dangkal, hingga tinggal dua sampai tiga meter.

Untuk mengatasi banjir di masa mendatang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun segera mengeruk Waduk Pluit.

Untuk pekerjaan itu, dana sebesar Rp1 triliun disiapkan, antara lain untuk mengeruk dan memperluas Waduk Pluit. Menurut Jokowi, uang sebanyak itu akan digunakan untuk pengadaan sheet pile dan pengerukan. “Untuk sheet pile sebesar Rp190 miliar dan Rp800 miliar dianggarkan untuk mengeruk waduk,” katanya, Kamis, 24 Januari 2013.

Dana itu akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2013. Meskipun anggran itu belum disahkan, Jokowi menargetkan pembangunan waduk bisa dilakukan mulai tahun ini. “Harus segera dimulai, kalau ditunda-tunda nanti lupa lagi.” 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menambahkan tanpa adanya Waduk Pluit, 40,6 persen wilayah Jakarta akan tenggelam. Sebab, kata dia, wilayah ini menjadi jalur lintasan air dan posisi muka tanah yang berada di bawah permukaan laut.

Mantan Bupati Belitung Timur ini, menjelaskan Waduk Pluit telah ada sejak zaman Belanda. Waduk itu dirancang Belanda untuk menangani banjir sampai Monas, termasuk Istana Negara. “Jadi memang objek vitalnya negara ya Waduk Pluit itu. Tapi sayang sudah dijarah orang sampai 20 hektare. Itu persoalannya,” kata Ahok.

Lokasi ini menjadi salah satu titik ideal untuk bermukim. Wilayah itu dekat  dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Potensi banjir di sana relatif dapat dikendalikan asal waduk itu bisa dikelola dengan baik.

Ahok menuturkan, pengerukan Waduk Pluit juga harus dibarengi normalisasi waduk lain. Selain Waduk Pluit, Pemprov DKI akan melakukan perbaikan beberapa waduk pintu air lainnya, yaitu Waduk Marina, Ancol dan pintu air Pasar Ikan.

Relokasi warga

Kondisi Waduk Pluit diperparah oleh banyaknya pemukiman liar di sana. Makin hari, lokasi itu kian sesak. Ada sekitar 17 ribu kepala keluarga yang kini berdiam di pinggir waduk itu. Pada musim hujan, waduk penuh sampah dan tertutup tanaman enceng gondok. Permukaannya juga penuh busa.

Guna mengembalikan kondisi seperti sedia kala, Pemprov DKI akan memindahkan penghuni rumah liar itu ke rumah susun. Tapi sayangnya dari jumlah tersebut, hanya 31 KK yang bersedia direlokasi. “Selebihnya masih belum mau dipindah,” ujar Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono.

Bambang mengatakan, bila bersedia dipindahkan, warga pinggiran akan direlokasi ke rusun yang telah disiapkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah terus membujuk warga agar mau dipindah. “Kami sampaikan kalau pindah, apa saja kompensasi yang didapat, pendekatan persuasif terus kami lakukan,” kata Bambang.

Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Wilayah 1 DKI Jakarta, Kusnindar, mengungkapkan setidaknya ada 32 kepala keluarga (KK) atau sekitar 150 jiwa warga Pluit telah terdaftar sebagai calon penghuni Rusun Marunda.

Dia berharap pindahnya sebagian warga akan diikuti warga lainnya di sekitar Waduk Pluit. Instansinya menyiapkan 1.000 unit kamar di Rusun Pulogebang, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Marunda. “Di Rusun Marunda sendiri kami telah menyiapkan 200 unit kamar. Kami tetap prioritaskan dulu yang wilayah Jakata Utara,” ucap Kusnindar.

Petugas juga mendata warga tanpa diverifikasi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang harus diverifikasi, didata dan diundi. Selama satu bulan pertama warga juga tidak dipungut uang sewa. Sedangkan setelah satu bulan akan dipungut bayaran sekitar Rp150 ribu per bulan. “Karena di sini sifatnya darurat. Mereka langsung masuk ke rusun dengan syarat melampirkan KTP DKI Jakarta,” ujar Kusnidar.

sumber : viva.co.id

Advertisements

Image

Wakil Jaksa, Agung Darmono, menyatakan pemerintah Papua Nugini (PNG) telah menarik dan membatalkan paspor (surat izin perjalanan ke luar negeri) dari buron kasus cessie PT Bank Bali, Joko Tjandra.

Darmono sudah mendapatkan konfirmasi mengenai hal itu dari duta besar PNG di Indonesia, Andreas Sitepu.

“Pak Andreas melaporkan bahwa pagi tadi dia sudah komunikasi dengan Sekjen Menlu PNG, menanyakan informasi yang berkembang di media apakah benar. Ternyata memang benar, paspor Joko telah dibatalkan oleh pemerintah PNG,” ujar Darmono di Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Jumat 25 Januari 2013.

Dia mengakui, bila kejaksaan tetap tidak mengetahui keberadaan Joko saat ini. Meski begitu, dengan pembatalan paspor itu, tahap pertama pembatalan kewarganegaraan yang bersangkutan di PNG terpenuhi. “Dengan dibatalkan paspornya, berarti status warga negaranya juga dibatalkan,” katanya.

Ketua Tim Pemburu Koruptor itu menjelaskan bahwa alasan pemerintah PNG mencabut paspor Joko adalah mengacu pada kedatangannya ke negara itu belum lama ini. Selain sebagai warga negara ilegal, pemerintah PNG menilai Joko memiliki kasus hukum di Indonesia yang belum selesai.

“Kita bersyukur karena apa yang kita lakukan dengan pemerintah PNG dulu ditindaklanjuti. Berarti tindakan dan langkah-langkah kita tidak sia-sia,” terangnya.

Darmono meminta pemerintah PNG untuk segera menangkap Joko bila yang bersangkutan memasuki wilayah PNG. Setelah itu, Joko bisa diseret ke Indonesia. “Saya yakin dia akan masuk wilayah PNG karena dia punya usaha di sana. Tidak mungkin usahanya dibiarkan begitu saja,” ucapnya.

sumber : viva.co.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat peraturan tentang larangan kampanye bagi partai politik yang mencakup seluruh jenis media. Tidak hanya media penyiaran televisi dan radio atau media cetak, tetapi juga media daring (dalam jaringan/online) dan bahkan media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Pengamat politik pada Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi bertajuk “Batasan Kampanye Pemilu di Media Massa” di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2013.

Menurut Gun Gun, sejauh ini peraturan KPU yang mengatur larangan kampanye itu sebatas kampanye di media televisi dan radio serta sedikit pada media cetak. Jenis-jenis kampanye yang dilarang di antaranya berbentuk iklan, pemberitaan atau pun advertorial (iklan berbentuk berita).

Sayangnya, peraturan itu belum menjangkau untuk jenis media daring, apalagi media sosial. “Bisa jadi, partai tertentu tidak mengiklan di televisi atau radio maupun koran dan majalah, tetapi dia pasang iklan di Facebook, atau berkampanye lewat media sosial lain. Itu perlu diatur juga,” ujar Gun Gun.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menjelaskan, draf atau rancangan peraturan KPU yang juga mengatur kampanye pemilu di media daring itu sedang dipersiapkan. Peraturan yang akan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR itu diharapkan dapat segera diterbitkan paling lambat akhir Februari.

 
Di dalamnya mengatur cukup rinci batasan-batasan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan bagi partai dalam berkampanye di semua jenis media. Termasuk di antaranya sanksi-sanksi tegas terhadap pelanggaran.

“Sanksi misalnya, mulai dari teguran, penghentian sementara, pengurangan durasi, sampai pencabutan izin,” ujar Ferry.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu, parpol dilarang memanfaatkan media massa (media cetak maupun media elektronik) dalam pelaksanaan kampanye pada periode 11 Januari 2013 hingga 15 Maret 2014.

Kampanye parpol dimulai pada 11 Januari, tapi terbatas pada kampanye tertutup. Seperti dialog, diskusi, dan sarasehan masih dibolehkan. Kampanye media dan pengerahan massa masih dilarang. Iklan media dan rapat terbuka baru boleh dilakukan pada masa kampanye mulai 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014.

 
sumber : viva.co.id

Image

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyikapi prediksi banjir besar yang bakal melanda Jakarta pada 27 Januari 2013. Skenario antisipasi sudah disiapkan.

“Persiapan-persiapan untuk skenario terburuk sudah siap, harus diantisipasi,” kata Jokowi di Jakarta Pusat, Jumat 25 Januari 2013. Namun, Jokowi enggan memaparkan apa saja langkah untuk mengantisipasi prediksi tersebut.

Yang jelas, saat ini pemerintah dan warga DKI Jakarta sudah dihadapkan pada masalah banjir. Karena itu ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati. “Tetapi semoga tidak terjadi. Kami sudah rapat dengan PU, yang berkaitan dengan air kan Kemeterian PU,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika meminta warga Jakarta untuk waspada dengan potensi peningkatan curah hujan yang akan terjadi pada akhir pekan ini. Aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah Jabodetabek diperkirakan akan terjadi mulai hari ini hingga Minggu, 27 Januari 2013.

Selain curah hujan, air laut di wilayah utara Jakarta juga akan meningkat secara maksimal. Karena itu, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai harus meningkatkan kewaspadaan. Saat itu kebetulan juga terjadi bulan purnama yang memicu pasangnya air laut.

sumber : viva.co.id

Kepala Subdit Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Latif Usama mengatakan, pihaknya akan membantu para korban banjir, yang surat kendaraannya ikut terendam, baik STNK maupun BPKB.

“Kami pasti bantu, dibuat duplikatnya. Polda kan memiliki data base, jadi kalau mau buat baru, ya harus dilengkapi dengan surat keterangan,” ujar Latif di Jakarta, Jumat, 25 Januari 2013.

Latif menjelaskan, jika warga Jakarta ingin membuat baru Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mereka harus melampirkan identitas, laporan polisi, dan bukti BAP. Tak hanya itu, laporan kehilangan tersebut harus dimuat di media massa.

Sama halnya untuk membuat STNK, warga juga harus membawa identitas, BPKB, dan membuat laporan di polsek terdekat. Pembuatannya bisa di Samsat yang ada di wilayahnya masing-masing. 

“Sebenarnya pembuatan ini bukan hanya untuk korban banjir, tetapi juga korban kebakaran dan lainnya. Sampai saat ini belum begitu banyak warga yang melapor,” ujar Latif.

sumber : viva.co.id

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, meminta PT Hutama Karya untuk mempercepat realisasi proyek Trans Sumatera. Infrastruktur jalan dirasakan sudah menjadi kebutuhan utama guna menunjang perekonomian yang meningkat di daerah itu.

Agus menegaskan, pemerintah pusat akan mendukung dan memandu Hutama Karya dalam memperoleh pembiayaan proyek tersebut. Dia berharap realisasinya tidak seperti proyek Trans Jawa yang hingga saat ini belum selesai.

“Saya berikan guidance, kelayakan usaha disusun, koordinasi penugasan akan dibangun, tapi perlu kejelasan dari BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Setelah itu kita bangun penuh,” ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat 25 Januari 2013.

Agus mengimbau agar Hutama Karya menyiapkan studi kelayakan bisnis yang baik sebelum memulai proyek pembangunan tol itu. Karena, studi itu yang akan menjadi penilaian pemerintah untuk mendukung proyek tersebut atau sebaliknya.

“Jadi, kami akan lihat, kalau bisa didukung feasibility studies yang baik oleh Hutama Karya, pemerintah akan dukung,” tegasnya.

Terkait dengan pembiayaan, Agus menjelaskan, ada beberapa skema yang bisa diperoleh Hutama Karya untuk merealisasikan jalan tol yang rencananya membentang dari Aceh hingga Lampung itu.

Menurut Agus, pembiayaan bisa diperoleh dari penyertaan modal negara (PMN), dari swasta, maupun dengan penerbitan obligasi oleh pemerintah. “Kami tidak perlu khawatir peran swasta berapa dan pemerintah berapa. Kita bangun dulu dengan sumber pendanaan yang ada,” katanya.

Image

Persaingan MotoGP 2013 bakal menarik dan memanas. Terlebih ketika Valentino Rossi kembali lagi ke Yamaha Factory Racing. Rivalitas antara Lorenzo dan Rossi tak kalah seru, meskipun kini keduanya satu tim.

Keduanya mulai berkomentar mengenai peluang merebut juara motoGP 2013. Dan mereka juga saling bercanda untuk mencairkan suasana persaingan yang memanas.

Salah satunya, ketika Rossi menantang Lorenzo mengolah si kulit bundar di lapangan hijau. Hal tersebut dilontarkan saat mereka berkunjung ke Indonesia hari ini.

Tantangan itu berawal ketika awak media menanyakan soal olah raga lain yang disukainya, selain balap motor. “Inter, Inter,” Jawab Rossi yang merupakan fans setia klub sepakbola, Inter Milan.

Ya, pembalap berambut ikal itu memang penggemar sepakbola. Ia mencintai klub asal negaranya yang memiliki kostum khas, biru-hitam.

Tak cuma Rossi, Jorge Lorenzo pun mengaku menyukai sepakbola. “Saya juga suka bermain bola,” jawab singkat pembalap yang meraih juara dunia dua kali MotoGP 2010 dan 2012.

Mendengar hal itu, Rossi langsung melontarkan tantangan ke Lorenzo untuk bermain bola. “Suatu saat nanti kita harus beradu (sepakbola), untuk mengetahui siapa yang lebih baik,” kata Rossi menimpali.

Tahun ini adalah kali kedua Lorenzo dan Rossi bersama menyambangi Indonesia. Dan untuk pertama kali mereka tampil bersama di Indonesia. Sebelumnya, di 2010 mereka datang dalam waktu bersamaan tapi ke kota yang berbeda. Lorenzo ke Bandung dan Yogyakarta, sedangkan Rossi ke Surabaya dan Medan

sumber : viva.co.id